Organisasi Perfilman, Untuk Apa?

 

Organisasi Perfilman, Untuk Apa?

Oleh Panji Wibowo

Praktisi perfilman-IKAFI

(Tulisan ini dimuat di majalah Esquire Indonesia edisi bulan September 2014) 

Sineas biasanya enggan berorganisasi, alergi pemerintah, masa bodoh undang-undang, yang penting tetep ada yang meng-calling, tetap bikin film, tetep suting. Itu gambaran beberapa tahun lalu. Kenapa sekarang pada keroyokan bikin organisasi? Apa sebab musababnya?

Ringkas Silam

Di dunia perfilman Indonesia, kita mengenal organisasi yang memiliki sejarah panjang, sebutlah PPFI, PARFI, GPBSI, GASFI, KFT yang sejak tahun 1950-an hingga hari ini berada dalam kelindan dinamika pertumbuhan film Indonesia. PPFI atau yang sekarang kita kenal sebagai Persatuan Perusahaan Film Indonesia merupakan organisasi perfilman yang pertama kali berdiri, dipelopori oleh bapak film Indonesia, Usmar Ismail dan Jamaludin Malik (1954), sedangkan KFT yang kita kenal sebagai organisasi Karyawan Film dan Televisi adalah yang lahir belakangan (1964). Sebelumnya sudah ada juga serikat pekerja film berhaluan kiri, Sarikat Buruh Film Ondonesia-SARBUFI (1951) yang kemudian berubah nama menjadi SARBUFIS-Sarikat Buruh Film dan Sandiwara. SARBUFIS menginduk pada SOBSI-Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, sebuah organisasi underbow Partai Komunis Indonesia. Pada masa itu perfilman Indonesia tumbuh dalam tegangan situasi politik pasca kemerdekaan antara kubu yang berhaluan kiri vs kubu demokratis.

Sekalipun tumbuh dalam tegangan situasi politik, karya-karya para sineas tidak serta-merta secara verbal menyerukan ideologi politik tertentu. Manifestasi sikap politik ini lebih tercermin pada gerakan-gerakan yang terorganisir ketika menghadapi situasi krisis. Pada tahun 1957, PPFI melakukan mogok produksi sebagai bentuk protes menuntut perhatian pemerintah pada dunia perfilman, lantaran penonton lebih memilih menonton film-film impor (Malaysia, Filipina, India) yang membanjiri bioskop-bioskop kelas 2, hal ini menyebakan para pemilik studio terus merugi. Aksi mogok PPFI ini memperoleh kecaman dari LEKRA-lembaga kebudayaan milik PKI, menurut LEKRA penyebabnya bukan film impor di bioskop kelas 2 melainkan film-film Hollywood yang mendominasi bioskop kelas 1. Pemerintah merespon melalui Musyawarah Nasional Perfilman (1959), dengan menginstruksikan pada bank-bank milik negara untuk membantu para pengusaha film. Gerakan yang lebih masif juga pernah terjadi pada tahun 1964, setelah Festival Film Asia Afrika di Bandung, lahir Panitia Aksi Pemboikotan Film Amerika Serikat-PAPFIAS. Gerakan ini menyebabkan rontoknya bioskop-bioskop di Indonesia, karena sebagian besar bioskop sangat bergantung pada film impor.

Pasca Gerakan 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia dan seluruh organisasi dibawahnya dibubarkan dan dilarang. Pada tahun 1966, pemerintah mengangkat Syuman Djaya untuk menjabat sebagai Direktur Direktorat Film Departemen Penerangan, dimana kemudian lahir aturan tentang pengumpulan dana lewat film impor yang uangnya digunakan untuk meningkatkan produksi film. Pada masa Syuman Djaya itu pula untuk pertama kalinya lahir DPFN-Dewan Produksi Film Nasional yang kemudian menjadi DFN-Dewan Flm Nasional dimana pada tahun 1992 menjadi BP2N-Badan Pertimbangan Perfilman Nasional kemudian pada tahun 2013 menjadi BPI-Badan Perfilman Indonesia dengan tugas dan fungsi sebagaimana aturan pembentukannya.

Pada masa Orde Baru, atas nama stabilitas nasional, ‘kontrol’ terhadap perfilman oleh pemerintah menjadi sangat ketat, ditandai dengan berdirinya Badan Sensor Film-BSF, yang kemudian menjadi Lembaga Sensor Film-LSF. Pemerintah juga menetapkan Persatuan Perusahaan Film Indinesia-PPFI, Persatuan Artis Film Indonesia-PARFI, Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia-GPBSI, Gabungan Studio Film Indonesia-GASFI dan Karyawan Film dan Televisi-KFT sebagai organisasi yang menaungi para pelaku kegiatan dan usaha perfilman. Organisasi-organisasi ini sangat ber’kuasa’ atas hajat produksi, setiap rumah produksi yang hendak membuat film wajib memperoleh rekomendasi dari PPFI dan siapa-siapa yang menjadi kru film wajib memiliki kartu anggota KFT, demikian juga para pemain film wajib mengantongi kartu keanggotaan PARFI. Meskipun pernah pada tahun 1990, Garin Nugroho melalui produksi film ‘Cinta Dalam Sepotong Roti’ terang-terangan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut namun faktanya organisasi-organisasi itu tetap ber’kuasa’ hingga lahirnya UU perfilman nomer 8 tahun 1992. Ketika UU ini diberlakukan, ijin produksi film tak perlu lagi melalui rekomendasi dari organisasi-organisasi tersebut.

Masa reformasi 1998 praktis tak banyak cerita di dunia perfilman Indonesia lantaran tak banyak produksi film. Departemen penerangan dibubarkan, direktorat perfilman dipindahkan ke kementerian yang mengurusi kebudayaan. BP2N dan Organisasi-organisasi perfilman juga ‘tak bersuara’. Baru pada tahun 2000an Perfilman Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tumbuh dengan darah baru dan spirit baru. Festival Film Indonesia yang sebelumnya vacuum karena minimnya film, pada tahun 2004 kembali diselenggarakan. Seolah-olah tak ada permasalahan dalam dunia perfilman di indonesia, perfilman bangkit begitu saja. Namun pada FFI 2006, terjadi gejolak dengan terpilihnya EKSKUL sebagai film terbaik, film ini terbukti menggunakan music jiplakan dari film lain. Para sineas dan masyarakat film protes, nyaris semua yang memperoleh penghargaan dalam festival itu mengembalikan piala yang sudah diperolehnya. Gelombang protes ini meluas dan berlanjut menjadi gerakan moral dengan membentuk wadah Masyarakat Film Indonesia. MFI menghendaki tidak saja pencabutan penghargaan atas film EKSKUL, namun juga menuntut perombakan sitem kelembagaan perfilman dan pembubaran organisasi-organisasi perfilman bentukan pemerintah serta pencabutan UU perfilman nomer 8 tahun 1992 yang menjadi biang ‘kekacauan’ perfilman Indonesia. Sebagaimana kita juga paham, pada masa itu (sepertinya masih sampai sekarang) program-program pemerintah selalu berorientasi proyek dan jangka pendek, tak ada blueprint pengembangan film Indonesia selain jargon-jargon namun tak jelas perfilman hendak dibawa kemana.

Tumbuhnya Kesadaran berorganisasi di Kalangan Sineas Pasca Gerakan Masyarakat Film Indonesia (MFI)

Terlepas dari sejarah organisasi perfilman terdahulu, dapat dikatakan bahwa para pekerja perfilman termotivasi untuk membentuk organisasi, asosiasi, atau perkumpulan adalah kerena mereka belajar dari pengalaman gerakan MFI yang panjang dan melelahkan. Sebagai gerakan moral yang dimotori oleh sineas-sineas papan atas Indonesia seperti Riri Riza, Mira Lesmana, Shanti Harmayn, Hanung Bramantyo, Nia Dinata dan sineas-sineas muda lainnya yang penuh semangat, namun tidak menuai hasil sebagaimana yang diharapkan. MFI memang berhasil membuat BP2N menganulir kemenangan film Ekskul (FFI 2006) namun ketok palu UU perfilman nomer 33 tahun 2009 menggantikan undang-undang sebelumnya, yang isinya jauh dari harapan telah menjadi kado kekecewaan yang benar-benar tidak setimpal.

Meskipun demikian, spirit akan adanya perubahan dalam dunia perfilman Indonesia dari generasi pasca MFI tak mudah surut. Sineas-sineas yang dulunya alergi ‘politik’ pada akhirnya belajar dari ‘kegagalan’ MFI, untuk kemudian merumuskan kembali arah perjuangan dengan kesadaran bahwa ‘tidak mungkin’ para pekerja film berkumpul dan bersatu hanya ketika ada masalah, reaktif sesaat lalu tenggelam. Harus ada organisasi yang permanen, well organized, aktif dan terus menerus melakukan improvement disemua lini perfilman, dan yang paling mungkin dilakukan adalah dengan membentuk asosiasi-asosiasi profesi. Dimana kemudian masing-masing asosiasi memperkuat diri, mengedukasi anggotanya, menetapkan standar kerja yang fit dengan kebutuhan industri agar memiliki posisi tawar dengan pihak manapun terkait perfilman, termasuk dengan pemerintah.

Pada mulanya gerakan ini dimotori oleh beberapa sutradara, sebut saja Lasya Susatyo, Lance Mengong, Joko Anwar, Ifa Isfansyah, Salman Aristo, dengan mendirikan Indonesian Film Director’s Club-IFDC, spirit ini yang kemudian ditularkan kepada profesi lainnya. Editor film kemudian membentuk Indonesian Film Editor-INAFED dengan ketua Sastha Sunu, penata kamera membentuk Sinematografer Indonesia-SI yang memilih bentuk presidium untuk menjalankan roda organisasi dengan anggota Agni Ariatama, Sirajudin Datau, Roy Lolang, Arief R Pribadi, Gunnar Nimpuno, Sidi Saleh, penulis cerita film membentuk PILAR dengan ketua Perdana Kartawiyudha, casting director membentuk ACI dengan ketua Bowie, pemain film mendirikan Rumah Aktor Indonesia (RAI) dengan ketua Lukman Sardi, production designer (penata artistik) membentuk Indonesian Production Designer-IPD dengan ketua Adrianto Sinaga, penata suara mendirikan Indonesian Motion Picture and Audio Association-IMPAct dengan ketua Tya Subiakto, produser film membentuk Asosiasi Produser Sinema Indonesia-APROFI dengan ketua Lala Timothy. Sembilan asosiasi ini kemudian membentuk semacam forum lintas asosiasi yang diberi nama IMPAS-Indonesian Motion Picture Association. Pemerintah dalam hal ini kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif, Marie Elka Pangestu, menangkap momentum terbentuknya asosiasi-asosiasi yang tergabung dalam IMPAS dengan memfasilitasi pendeklarasiannya di gedung sapta pesona pada bulan September 2013 lalu.

Berbeda dengan organisasi perfilman sebelumnya, Sembilan asosiasi ini memiliki semangat untuk independen dan mengedepankan kesetaraan dengan masyarakat dan pemerintah serta stake holder perfilman lainya. Masing-masing asosiasi juga menetapkan kode etik dan standar kompetensi bagi anggotanya. Kedepan mungkin setiap anggota akan mencantumkan inisial asosiasinya pada credit title di film-film dimana mereka bekerja, seperti jika kita menonton film hollywood kemudian kita lihat ada ‘gelar’ ASC dibelakang nama penata kameranya, maka sudah menjadi jaminan bahwa kita akan disuguhi kualitas pengambilan gambar yang bagus. Melalui asosiasi-asosiasi ini penghargaan atas profesi diberikan.

BPI-Badan Perfilman Indonesia

Undang-undang no 33 tahun 2009 tentang perfilman sebagai pengganti UU nomer 8 tahun 1992 memang masih menyisakan masalah, sebagian kalangan menghendaki untuk melakukan judicial review, namun sebelum itu terjadi, undang-undang inilah payung hukum yang bersifat mengikat bagi setiap kegiatan dan usaha perfilman di Indonesia. Salah satu hal yang patut disorot didalam undang-undang ini berkaitan dengan organisasi adalah pasal-pasal yang mengamanatkan pembentukan sebuah badan yang bernama Badan Perfilman Indonesia. Sebagian kalangan menyambut baik dan sebagian lagi skeptis. Sejak tahun 2010, dengan difasilitasi oleh kemenparekraf, studi tentang badan ini sudah dilakukan melalui Focus Group Discussion ataupun studi banding dengan badan-badan sejenis di Negara-negara lain, namun upaya pembentukan BPI ini selalu gagal. Hingga akhirnya Ikatan Alumni FFTV-IKJ (IKAFI) bersama IMPAS juga organisasi lama seperti PARFI dan SENAKKI serta Patriot Film Indonesia sebagai perwakilan komunitas membentuk kepanitiaan dengan ketua Indrayanto Kurniawan. Didahului dengan melakukan focus group discussion selama satu minggu, dilanjutkan dengan persiapan selama 2 bulan untuk berkoordinasi dengan organisasi-organisasi perfilman yang ada, akhirnya kepanitiaan gabungan ini berhasil menyelenggarakan Musyawarah Besar Perfilman Indonesia di penghujung 2013 yang didukung dan dihadiri oleh perwakilan lebih dari 40 organisasi. Terpilih secara demokratis 9 orang Pengurus BPI yang mengemban mandat dari seluruh peserta MUBES. Kesembilan orang itu adalah, Edwin Nasir (APROFI), Gatot Brajamusti (PARFI), Alex Komang (RAI), Kemala Atmojo (IKAFI), Gerson Ajawayla (KOMUNIKATIF), Embi C. Noor (Kedai Film Nusantara), Robby Sudiskam (PILAR), Anggi Cumit (Sinematografer Indonesia), Rully (ASIREVI). BPI sebagai badan perfilman yang baru, sekalipun pembentukkannya merupakan perintah undang-undang dan ditetapkan oleh keputusan presiden, namun dia bersifat mandiri, dimana unsur-unsurnya merupakan perwakilan dari organisasi-organisasi perfilman.

Tumbuhnya kesadaran berorganisasi baik melalui asosiasi profesi atau organisasi perfilman lainnya dengan BPI sebagai payung mudah-mudahan dapat memberi perwajahan baru sinema Indonesia yang lebih segar dengan catatan pintu percakapan lintas profesi dan lintas generasi dan tentu juga dengan pemerintah tetap terpelihara dengan baik. Pada masa orde baru kultur ketergantungan pada pemerintah memang diciptakan agar mekanisme kontrol dapat berjalan, komunikasi berjalan ‘satu arah’ (masih ada sisa-sisanya hingga saat ini). Secara perlahan kita berharap kultur ini dapat berubah, pemerintah diharapkan tidak lagi sembarang membuat regulasi atau membuat perencanaan program tanpa mengajak bicara para pelaku kegiatan dan usaha perfilman sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Ini memang sebuah proses belajar yang masih panjang bagi kedua belah pihak, namun bukan sesuatu yang tak mungkin.

Sejarah perfilman Indonesia telah mengajarkan pada kita, bahwa perubahan tak dapat dilakukan sendiri-sendiri atau sekelompok-sekelompok. Jika kita bercita-cita untuk menciptakan ekosistem perfilman yang sehat, dari hulu ke hilir, dimana industri, seni, pendidikan, apresiasi dan komunitas tumbuh secara berimbang dan berkesinambungan, maka berorganisasi merupakan salah satu langkah yang niscaya. Terlebih jika semua organisasi/asosiasi mengerjakan pe-ernya.

Moga-moga.

 

Parigi, 12 Juli 2014